Solusi Alternatif di Tengah Kemandekan

Di Indonesia sepertinya hukum seperti barang dagangan. Fakta kebenaran dan kebohongan bisa saling ditukar. Yang tadinya sebuah kebenaran dengan skenario yang sudah diatur berubah menjadi kebohongan. Begitu sebaliknya dengan kebohongan bisa berubah menjadi kebenaran. Padahal untuk tegaknya suatu bangsa maka salah satu syaratnya adalah supremasi hukum. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab?
Sejatinya memang intitusi penegak hukum.

Faktanya institusi penegak hukum justru malah menjadi ladang tumbuhnya mafia hukum. Yang kemudian diuntungan dengan logika hukum ibarat barang dagangan adalah para elite yang mempunyai uang. korbannya adalah rakyat kecil.

Ditengah bobroknya institusi penegak hukum, maka yang paling di harapkan adalah lembaga bantuan hukum. Tidak lain karena posisi LBH lebih independent dari campur tangan birokrasi. Terbentuknya pun dari para orang yang sadar perlunya bantuan hukum terhadap rakyat kecil. Ibaratnya di tengah institusi penegak hukum tidak bisa memenuhi keadilan masyarakat LBH muncul sebagai mewujudkan keadilan hukum.

Disini LBH sangat di butuhkan untuk melakukan advokasi, terutama bagi mereka yang memang sangat membutuhkan. Bahkan LBH seharusnya melakukan sosialisasi tentang sadar hukum. Apa saja yang termasuk pelanggaran hukum. Dengan begitu masyarakat tidak mudah di bohongi oleh birokrat. (tulisan ini dimuat dalam argumentasi KOMPAKAMPUS, 22/02/11)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s