meninggalkan prinsip uniformitas

Sebenarnya kasus RUUK DIY bukan hal baru. Sebelumnya kita sudah pernah disuguhi kasus NAD dan Papua Nugini. Secara subtansial kasusnya sama yaitu adanya tuntutan untuk menuntut kebijakan khusus pemerintah. Alsannya pun berbeda di NAD disebakan gerakan separatisme sedangkan di papua nugini merupakan respon pemerintah karena adanya tuntutan kemerdekaan.  Dua kasus tersebut seharusnya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lebih arif terhadap DIY menyangkut RUUK, justru pemerintah menarik ulur persoalan tersebut sehingga membuat banyak marah rakyat Yogyakarta.

Tidak mudah memang untuk memutuskan sikap, tapi paling tidak seruan dari berbgai intelektual dan pakar sejarah terutama rakyat sudah cukup membuka mata  pemrintah. Sudah saatnya pemerintah mempunyai cara pandang baru dalam mengambil kebijakan.  Bukankah esensi demokrasi yang selama kita baca dan  pelajari adalah sebuah  pemerintah dari rakyat untuk rakyat. Lalu apakah suarah  rakyat jogja, para intelektual hanyalah angin lalu? Ataukah ada kepentingan lain?

Demokrasi Indonesia

kalau kita memang menganut sistem demokrasi, pertanyaannya adalah sistem demokrasi yang seperti apa yang kita anut? Sampai sekarang sebagian besar orang berpendapat bahwa kita masih menganut demokrasi barat. Walaupun secara konseptual dalam UUD negara kita menganut sistem demokrasi pancasila. Buktinya adalah demokrasi kita masih belum bisa menciptkan kesejahteraan terhadapa masyarakat, bahkan demokrasi kita justru mengukuhkan kaum mayoritas. Sedangkan kaum marginal semakin terpinggirkan.

Patut Kita akui bahwa seluruh dunia mangagungkan sistem demokrasi. Tapi pertanyaannya adalah apakah sistem demokrasi bisa diterapkan disertiap negera? Tentunya setiap negara mempunyai kondisi yang berbeda. untuk itu sistem yang sama belum tentu menghasilkan output yang sama. bahkan jika demokrasi yang memang dianggap paling ideal pun harus berusaha mencari sistem demokrasi yang iedeal sesuai dengan kondisi masyarakat. Lalau bagaimana dengan Idonesia

Sebagai negara yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, budaya, dan tradisi tentnunya demokrasi adalah yang paling cocok. Tapi sistem demokrasi yang seperti apa? selama ini kita masih terkesan demokrasi ala orde baru. Masih menghendaki adanya kebijakan yang uniformitas. Artinya kebiajakn untuk semua daerah adalah sama. padahal realitas yang ada menunjukkan masyarakat Idonesia sangat beragam, dengan kondisi social masayrakat yang bergam pula. Jika prinsip uniformitas diterapkan sudah pasti akan menimbulkan kecemburuan.

Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang benar-benar memahami keingaina rakyat indoesia yang prural sebagaimana bung hatta jelaskan dalam tulisannya menuju Indoneisa merdeka “Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang murni berasaskan kekeluargaan dan kolektivitas”  bukan berdasarkan idividualitas dan kepentingan pragmatis. Ingatkah kita pada peristiwa perumusan dasara negara pancasila pada sila pertama. Disitu mengalami perubahan karena diangga mengancam kutuhan bangsa yang prulal, karena mengatas namakan satu golongan.

Sehrasunya untuk kasus DIY pun pemerintah bisa megambil sikap yang sama. apakah pemerintah di “setir” oleh sistem ataukah pemeritah bisa menemukan sistem yang ideal. Pemerintah harus meninggalka prinsip simetris dalam mengambil kebijakan. Kebijakan simetris merupakan penerapan kebijakan yang sama terhadap semua daerah tanpa memperdulikan kondisi daerahnya. Artinya semua kebijakan pemerintah harus sama disemua daerah. Padahal Indonesia merupakan masyarakat yang secara geografis, budaya, dan social sangat berbeda.

Seharusnya pemerintah meninggalkan prisnsip uniformitas. Salah satunya pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang saya katakan asimetris lawan dari simetris. Pemerintah harus merubah cara pandang terhadap keberagaman bangsa ini. Artinya pemerintah harus memahami kondisi masyarakat dalam mengambil kebijakan. Bahkan untuk kasus DIY pun pemerintah harus bersikap proporsional.Bukankah dalam demokrasi indoesia prinsip kekluargaan dan kolektivitas di junjung tinggi. nilai ini diambil utuk bisa mengakomodasi keaneka ragaman bangsa Indonesia.

Bukan saatnya pemerintah bersikap arogan dikarenakn sistem demokrasi. Karena demokrasi kita dalah demokrasi yang menaungi keberagaman. Bukan saatnya memperdebatkan DIY harus menganut sistem pwmilihan ala  pemeritah, tapi mari kita beri kebebasa rakyat DIY menunjukkan sikap demokrasi mereka sesuai dengan kultur mereka. pemerintah tidak berhak intervensi tapi wajib berusaha menjaga agar demokrasi ala DIY bisa berjalan lancar. Demokrasi kita bukan demokrasi barat tapi demokrasi asli rakyat Idonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s